Sejarah BLK Palu

SEJARAH SINGKAT DAN DASAR HUKUM TERBENTUKNYA

UPT PELATIHAN KERJA UKM DISNAKERTRANS PROVINSI SULAWESI TENGAH

            Pembangunan dibidang ketenagakerjaan dihadapkan pada masalah pertumbuhan penduduk yang membawa dampak pada pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi. Selain masalah tersebut angkatan kerja yang memasuki pasar kerja banyak yang tidak memenuhi kualifikasi keterampilan menurut lapangan yang tersedia. Angkatan kerja yang pada umumnya memiliki jenis pendidikan kurang relevan mengakibatkan produktifitas kerja rendah, sehingga kondisi demikian sangat di perlukan pelatihan pada beberapa faktor.

            Menghadapi kondisi tersebut, maka pada tahun 1980 oleh Pemerintah Departemen Tenaga Kerja mendirikan sebuah Balai Latihan Kerja (BLK ). Dimana Balai ini bertujuan untuk memberikan latihan kejuruan khususnya di bidang kejuruan Teknologi Mekanik, Automotive, Bangunan, Listrik, Aneka Kejuruan dan Tata Niaga, agar kelak siswa atau tenaga kerja lulusan pelatihan tersebut diharapkan dapat diharapkan dapat membuka usaha mandiri dan menjadi tenaga kerja siap pakai.

            Pembangunan fisik kantor Balai Latihan Kerja ( BLK ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                ( Disnakertrans ) Propinsi Sulawesi Tengah dibangun secara bertahap sebagai berikut :

1.        Untuk pembebasan tanah pada Tahun Anggaran 1981/1982 dengan nama Proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Nomor : 02/XXVI/3/1980, Tanggal 16 Maret 1980.

2.        Pembangunan fisik dimulai pada Tahun Anggaran 1980/1981 dengan nama Proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja di Sulawesi Tengah Nomor : 371/XXVI/3/1980, Tanggal 23 Maret 1980.

3.        Pembangunan Prasarana dan peralatan melalui proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja ( BLK ) di Palu Tahun Anggaran 1981/1982, DIP Nomor : 61/XXVI/3/1982, Tanggal 18 Maret 1982.

4.        Pembangunan Prasarana dan Instalasi Listrik dengan nama Proyek Pembangunan Sarana di Sulawesi tengah Tahun Anggaran 1982/1983 DIP Nomor : 63/XXVI/1983, Tanggal 5 Maret 1983.

Pada Tahun Anggaran 1982/1983 Proyek Pusat Latihan Kejuruan Industri (BLKI ) berubah menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP. 181 /MEN / 1984 Tanggal 26 Juni 1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja ( BLK ) Tingkat Propinsi dan Kursus Latihan Kerja (KLK) Tingkat Kabupaten.

Sebagai dasar hukum pembentukan Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang pada awalnya bernama Balai Latihan Kerja (BLK) dalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP. 181/MEN/1984, Tanggal 26 Juni 1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Tingkat Propinsi dan Kursus Latihan Kerja (KLK) , sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri maka kebijakan Pemerintah di bidang pelatihan harus disesuaikan dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau pelatihan yang diadakan harus disesuaikan dengan permintaan pasar atau dunia usaha, maka dengan pertimbangan tersebut Balai Latihan Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerka Usaha Kecil dan Menengah (BLK UKM ) sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor : Kep. 4546/M/SI/1997 Tanggal 16 Oktober 1997 disesuaikan dengan Teknologi atau kondisi Industri yang ada di Daerah dimana Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tersebut berada atau dikenal dengan istilah Reformasi Pelatihan, selanjutnya sesuai PP 41 Tahun 2007 yang dijabarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menjadi UPT Pelatihan Kerja UKM Disnakertrans Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Pelatihan Berbasis Kompetensi ( PBK ).

Tujuannya adalah agar supaya segala proses pelatihan dapat disesuaikan dengan pasar kerja, dimana hasil lulusan pelatihan dapat ditempatkan atau tertampung pada formasi yang ada atau membuka lapangan kerja baru secara mandiri.

Tujuan lain dari Reformasi Pelatihan adalah terselenggaranya program pelatihan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar yang berdasarkan kepada perencanaan operasional pelatihan yang akurat sehingga lulusan dapat diarahkan langsung kepada penempatan disektor Industri dan Jasa.

Kepala UPT PK UKM

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. H. AHMAD AR. TAHA, M.Si

Pembina

NIP. 19620627 199003 1 005